Disamping kesibukan diatas ada tiga surat dari pusat (DAPK) yang harus di tindaklanjuti antara lain :
1. S-3434/PB.6/2011 Tanggal 30 Maret 2011
Tindaklanjut Hasil Rekonsiliasi Tingkat Pusat Semester II TA 2010 antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kementerian Negara/Lembaga
Tindaklanjut Hasil Rekonsiliasi Tingkat Pusat Semester II TA 2010 antara Ditjen Perbendaharaan dengan Kementerian Negara/Lembaga
Dengan batas akhir konfirmasi adalah tanggal 13 April 2011.
Berdasarkan sampel dari beberapa KPPN, untuk rekon belanja masih terdapat selisih pada kode sub kegiatan, dimana elemen sub kegiatan di SAI masih tercetak 4 digit , dan di SAU tercetak 5 digit. Rekon di tingkat KPPN pada umumnya sudah sama antara SAI dan SAU, kemungkinan ada proses entah itu di tingkat Eselon1 atau mungkin pada saat rekon di pusat yang menyebabkan data SAI terpotong untuk elemen sub kegiatan. Silakan masing-masing KPPN melakukan konfirmasi meskipun data SAU sudah benar.
2. S-3541/PB/2011 Tanggal 5 April 2011
Batas Waktu Pengesahan Hibah Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam bentuk Uang Tahun 2010
Dengan Batas Akhir Penyampain SPM Tgl 12 dan Sp2D tgl 13 April
Batas Waktu Pengesahan Hibah Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam bentuk Uang Tahun 2010
Dengan Batas Akhir Penyampain SPM Tgl 12 dan Sp2D tgl 13 April
Hibah Langsung Dalam Negeri berupa kas/uang hampir sebagian besar terdapat pada POLRES berkaitan dengan bantuan PILKADA, karena dari tahun 2009 POLRI sudah melaporkan dalam CALK, dan tahun 2010 POLRI harus memasukan data ke aplikasi sesuai dengan petunjuk yang ada. Hibah langsung yang lainnya mungkin ada di Kementerian Negara / Lembaga yang lain . Sehingga harus dilakukan :
1. Permintaan Nomor Register ke DJPU
2. Proses Pengesahan DIPA di Kanwil
3. Pembuatan SPM Pengesahan
4. KPPN Mengeluarkan SP2D Pengesahan berdasarkan SPM dari Satker
5. KPPN melakukan Posting Ulang dan memperbaiki Laporan Keuangan Audited 2010
6. Untuk Satker harus memproses SPM/SP2D Pengesahan pada aplikasi SAKPA 2010
Untuk lebih jelasnya silakan baca S-3687/PB/2011 tentang Pedoman Lebih Lanjut Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Hibah langsung Dalam Bentuk Uang yang Diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga
Konfirmasi Data Hasil rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan TA 2010 melalui Potongan SPM (e-paypoint) antara DJPBN dan DJP
Daftar KPPN yang datanya masih selisih ada dalam lampiran surat tersebut., konfirmasi terakhir tanggal 15 April 2011
Permasalahan Lain yang menunggu : Bagaimana perlakuan SKPA? Apakah Revisi DIPA sudah bisa berjalan Lancar? Bagaimana Konsep SPM Koreksi ? kita tunggu kabar berikutnya...
Selamat Bekerja…SALAM VERA
waktu rekon satker 12 hari kerja, mas Tri. 7 hari rekon + 5 hari masih peringatan. Sehingga satker santai2 aja. Padahal LKPP harus sudah selesai hari ke-8 jika tidak ingin terlambat sampai APK dan kanwil.
BalasHapusperlu sosialisasi lebih lanju ttg akuntansi Hibah ini pak. karena bagaimana mengidentifikasikan ke satker perihal HIBAH itu sendiri KPPN masih bingung. Jika kasusnya kaya POLRI sdh jelas. nah kalo PEMDA yg punya dana APBN dan APBD gimana?? apa tdk mungkin? kalo mungkin dalam hal apa bentuk HIBAH nya? mohon sharing nya...terima kasih
BalasHapus@seksi Vera : ya bener..waktu rekon 12 hari..tapi laporan 10 hari kerja,,perlu di tinjau ulang agar laporan lebih akurat,,idealnya 15 hari kerja..
BalasHapus@amran : sosialisasi sudah sering,,cuma kppn kadang ga kesentuh..hanya sampe kanwil...:)
@admin: beginilah repotnya...karena yg pelaksananya di KPPN kok malah ga kesentuh, mau bertanya kepada siapa lagi nih ? binun...
BalasHapussetuju sekali untuk peninjauan ulang batas waktu LKPP 15 hari kerja..
BalasHapus